Way Kanan – Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap angkutan batu bara di Jalan Lintas Tengah Sumatera masih terus bergulir. Praktik ini disebut-sebut sudah berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), bahkan terkesan dibiarkan.
Padahal, di sisi lain, jajaran Polres Way Kanan bersama Forkopimda, TNI, dan instansi terkait sedang gencar melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) untuk mencegah aksi premanisme di wilayah tersebut.
Beberapa waktu lalu, Pemerintah Daerah Way Kanan juga telah menggelar rapat koordinasi di ruang Sekda membahas pembentukan Tim Anti-Premanisme. Rapat tersebut dihadiri oleh Polres, Kodim 0427, Subdenpom, Dishub, camat dari berbagai kecamatan, serta sejumlah OPD terkait.
Namun di lapangan, dugaan praktik pungli masih terus terjadi. Informasi yang dihimpun tim jurnalis menyebutkan adanya indikasi keterlibatan sejumlah pihak dalam pengondisian pembayaran angkutan batu bara. Salah satu yang disebut adalah Pos Putra Rajawali Martapura, yang diduga menjadi pintu masuk utama bagi pengumpulan setoran.
“Data kendaraan langsung disetor melalui Paksu,” ujar sumber yang enggan disebut namanya. Nama “Paksu” ini disebut-sebut sebagai oknum yang mengoordinasi jalur pembayaran, dan menaungi sejumlah surat jalan seperti LB, LKA, BMU, Tubaba, Tribuana, OAC, BPJ, hingga Mantap 88. Jumlah kendaraan yang terlibat disinyalir mencapai ratusan unit per hari.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait termasuk sosok yang disebut “Paksu” dan pengurus Pos Putra Rajawali belum memberikan keterangan resmi.
